KEMUNDURAN REFORMASI INDONESIA 2014

Sudah dapat ditebak kemana arah demokrasi indonesia, bagaimana tidak pertarungan 2 koalisi besar saling bertarung untuk menunjukan taring dalam menguasai kekuasaan dinegeri ini : ini dia koalisi itu
Koalisi merah putih (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PPP, PBB) melawan
Koalisi PDIP (PDIP, NASDEM, PKB, HANURA)
Partai penguasa saat ini 2014 partai demokrat memilik diluar koalisi untuk menunjukan esistensi dan menunjukan mereka menjaga situasi politik negeri ini tidak semakin ricuh... ya kan presiden belum mundur dari tahta tinggal hitungan hari... 20 oktober 2014 berakhir. dan digantikan oleh presiden terpilih joko widodo dan jusuf kalla.... (Selamat kepada Presiden dan Wakil baru 5 tahun mendatang). ...
Semakin panasnya lagi pemimpin partai merah putih kebakaran jenggot bagaimana tidak partai pendukung yang notabene merupakan kumpulan partai besar kalah dalam pemilu 2014 kemarin.... prabowo dan muh hatta... kalah..... namun panasnya suasan tidak hanya saat MK memutuskan menolak penangguhan dan pembatalan kemenangan jokowi JK,.... yang terpaut tidak terlalu jauh 48 % vs 53 %.... namun apa boleh dikata prabowo dan hatta harus melakukan soliditas didalam partai pendukung koalisi mereka... namun ... nih dia babak baru dimulai... koalisi merah putih pendukung prabowo hatta melakukan manuver politik untuk menyetir kekuasaan dan kebijakan jokowo jK..... apa lagi ini.....
ya.... namanya politik semua cara akan dilakukan untuk kekuasaan tetap ditangan mereka...
bagi kamu .... yah jangan terpancing dulu ada kebaikan dan kelemahan dimasing-masing kubu....
sekarang begini... partai PDIP dan koalisi memiliki .......nih statistik dua koalisi:

Koalisi Gerindra			Koalisi PDIP			Tak Berkoalisi
Partai	Suara Pileg	Kursi di DPR	Partai	Suara Pileg	Kursi di DPR	Partai	Suara Pileg	Kursi di DPR
Gerindra	11.81%	73	PDIP	18.95%	109	Demokrat	10.19%	61
PAN	7.59%	49	Nasdem	6.72%	35	PKPI	0.91%
PPP	6.53%	39	PKB	9.04%	47
PKS	6.79%	40	Hanura	5.26%	16
PBB	1.46%
Golkar	14.75%	91
Total	48.93%	292	Total	39.97%	207	Total	11.1%	61

292 melawan 207 .. tergantung tuh 61 yang tidak koalisi .... bagi" duit bisa jadi akan terjadi untuk memutuskan apakah pilkada tahun mendatang dilaksanakan langsung atau oleh dprd....

PDIP terkenal sebagai partai arogan dan partai paling terkenal sebagai partai koruptor dilihat dari jumlah tersangka koruptor yang ditangkap KPK : berikut perbandingan koruptor dalam sebuah partai :
dari data disamping terlihat jelas bagaimana rusaknya para pemimpin kita, sehingga dalam hal ini PDIP perlu mendapat pengendali dari partai koalisi gerindra, golkar, dll... sehingga kebjiakan pun harus mendapat persetujuan oleh anggota partai koalisi dalam hal ini DPR RI..

Namun sudah tentu ada baik dan burukny
ada 19 alasanan dukungan pilkada dipilih oleh dprd dan 10 alasan dukungan pemilihan langsung
 Gerindra CS mengusulkan akan disetujuinya pemilihan tidak langsung memiliki alasan kuat pula diantaranya : 
1. pemilihan langsung tidak menjamin adanya keterwakilan aspirasi masyarakat harapan menurunya korupsi teryata tidak terbukti dengan adanya pemilihan langsung
2. biaya penyelenggaran pemilu sangat luarbiasa besar dalam pemilu presiden biaya mencapai : lebih dari 7.9 trilyun dalam 2 putaran pemilu (kutipan Tempo 22 mei 2014) dalam beberapa ulasan disebut biaya pilpres menyentuh 70 trilyun rupiah secara total
sedang pilkada mencapai lebih dari 35 milyar rupiah yang diselenggarakan oleh 1 kabupaten / kota. dan lebih dari 100 Milyar untuk tingkat Provinsi
3. Pilkada oleh DPRD meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.
4. Karena setiap calon kepala daerah harus melakukan presentasi visi, misi dan program di DPRD
5. Pilkada oleh DPRD meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah berkompeten yang tidak memiliki modal besar.
6.  meningkatkan independensi kepala daerah dalam membuat keputusan strategis, seperti mengeluarkan izin pertambangan, dan izin usaha.
7. Pilkada oleh DPRD, juga mengurangi risiko terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat perbedaan pilihan antar golongan yang timbul saat Pemilukada.
8.  Menghapus kemungkinan terjadinya politik uang/money politics untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat. Termasuk pembuatan kebijakan-kebijakan populis serta penyalahgunaan aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan Pemilukada
9. Pilkada oleh DPRD menghapus terjadinya polusi visual rutin akibat Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati/Walikota.
10. meningkatkan peran anggota DPRD dalam mewakili aspirasi rakyat.
11. Pilkada tidak langsung meningkatkan kualitas kepengurusan partai politik di tingkat daerah karena semakin besar insentif bagi orang-orang baik dan berintegritas untuk bergabung dalam partai politik. P
12. dan lain sebagainya dapat dibaca di  http://www.rmoljabar.com (19 Alasan Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD)

Sedangkan pilkada langsung memiliki alasan sebagai berikut : (Viva News 14 september 2014 )

1. yang paling mendasar mengapa penolakan aturan yang diusulkan untuk mengembalikan hak DPRD dalam memilihan kepala daerah yaitu, merenggut hak konstitusi rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah.

2.rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya, karena, itu merupakan hakikat dari demokrasi secara substansial. Dan selama ini hakikat tersebut selalu terjaga dengan baik.

3. mekanisme pemilihan langsung merupakan esensi partisipasi politik kerakyatan, karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat

4. saat inipun 90 persen pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukan terbukti berjalan dengan damai. Hal itu menjadi alasan mengapa koalisi menolak penghapusan pemilihan langsung.

5.proses pemilihan kepala daerah secara langsung, terbukti dapat mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya. Perwujudan, pemilihan umum, bebas, jujur dan adilpun dapat dilakukan secara maksimal.

6.Proses pemilihan kepala daerah yang bisa lebih menjamin terpenuhan publik dan pembagunan daerah sesuai aspirasi rakyat, menjadi alasan keenam mengapa pemilu langsung tidak layak untuk dihapuskan. Hal itu sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaitu partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi.

7.tidak beralasan jika mempersoalkan biaya tinggi pemilihan langsung. Sebab, ketentuan pemilihan serentak yang membuat gelaran itu lebih efisiensi telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

8.dugaan proses jual beli suara tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada rakyat. Karena, hal itu diduga merupakan produk dan perilaku kebanyakan elite politik yang mencalonkan atas dasar kepentingan pribadi.

9.Koalisi meyakini, dapat memudahkan masyarakat dalam menagih langsung janji-janji pemimpin

10.membuat para pemimpin lebih bertanggungjawab kepada konstituennya dapat terwujud dengan baik. "Jadi tidak ada alasan langsung bahwa pilkada langsung dikembalikan ke DPRD

 kenapa mereka ingin seperti itu, saya fikir saya memiliki alasan kuat kenapa mereka harus saling bersinergi :
1. Rakyat Memiliki kehendak dan hak, untuk memilih siapa pemimpinnya (tapi pilih yang benar....!! jangan asal dapat duit)
2. Presiden pun perlu dukungan dan bantuan dari rakyat untuk terciptanya peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya (rencana presiden berdasar aspirasi semua pihak.. jangan segelintir orang..!!)
3. Partai politik hendaknya mampu memberikan contoh yang baik bagaimana sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada penjegalan oleh lawan politiknya. (Jangan mengorbankan rakyat kalo ingin berkuasa....!!!! egois namanya)
4. Pemerintah berkuasa hendaknya tidak menjadi seorang pendendam terhadap lawan politiknya.. 
(sikap kedewasaan dalam mendukung dan terciptanya kesejahteraan dan penghapusan korupsi dinegri ini harus menjadi yang pertama....sing milih itu karena figur... jujurnya saya tidak suka partainya tapi saya suka orangnya... .berikut kutipan orang disekitar saya. ... disolo tentunya)

 Sebagai negara yang besar dengan berbagai macam potensinya saya pun berharap bagaimana para pemimpin bangsa ini memiliki itikat baik dalam perbaikan dan kesejahteraan rakyat indonesia...