tahun 2015 ini presiden terpilih jokowijk membuat gebrakan yang kurang populis. memang masih dalam tahap pembentukan isu dimasyarakat untuk melihat seberapa besar dampak terhadap masyarakat secara umum, BPJS sebagai penganti dari Jamsostek, nampaknya masyarakat belum banyak yang tau tentang kewajiban tahun 2015 setiap individu memiliki kartu bpjs sebagai asuransi terhadap jiwa seseorang dari kecelakan. namun perlu dipahami lebih lanjut....
ada apa dengan kebijakan ini,... ?
apakah ini benar atau sekedar isu...
kalo memang ini diwajibkan ada sisi baik dan lebih banyak buruknya. "terutama pengelolaan pemasukan dari biaya asuransi masyarakat"
bayangkan untuk biaya rumah sakit kelas 2 angsuran bulanan sekitar 40 ribuan. kelas 3 sekitar 25 ribuan dan kelas 1 diatas 70 ribuan.
bayangkan ada sekitar 250 juta jiwa penduduk di indonesia kalo diwajibkan untuk membayar pajak (asuransi jiwa) berapa pemasukan negara? dan apakah setiap individu mengalami kecelakan?
kemana biaya tersebut dikelola... ? trilunan rupiah menjadi ladang baru korupsi berjamaah bagi pengelola..
ini adalah pembodohan masyarakat
pemerintah seolah telah berusaha untuk memperkaya diri sendiri bukan untuk mensejahterakan.
kewajiban pemerintah adalah mensejhterakan masyarakat dan berlaku adil dalam aturan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45
BPJS hendaknya hanya diberlaukukan sementara didalam perusahaan dimana orang tersebut bekerja, sehingga tidak mewajibkan namun diusahakan masyarakat sadar akan kebutuhan backup kesehatan jiwa dan lainya untuk diasuransikan. sehingga biaya yang dikeluarkan nantinya tidak membengkak dan dapat meringankan biaya.
percakapan yang saya peroleh dari salah satu warga solo terkait jal ini juga mengutarakan kegelisahaan yang sama. apakah kebijakan ini akan bener-benar diberlakukan. kami berharap pemerintah lebih jeli untuk berfikir dan bertindak untuk kebaikan rakyat bukan kepentingan tertentu,
pemerintah hendaknya menegakkan kebijakan wajib pajak yang belum beres, terlebih masih banyaknya celah korupsi dan pengemplang pajak yang lari dari kewajiban, namun setidaknya pemerintah juga mendorong berbagai sektor untuk mendapatkan dana tambahan bagi keuangan dan apbn nasional, baik dari pengelolaan Gas dan minyak bumi, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, membangun sarana prasarana penunjang yang layak baik infrastrukur maupun supra struktur, peningkatan ekpor produk dalam negeri, bidang pariwisata dan lain sebagainya.
namun layaknya anak kecil mendapatkan uang dengan cara yang mudah itulah yang dilakukan pemerintah seolah cara-cara tersebut memang dilakukan, dengan memegang kendali media semua informasi dapat di lebur. sehingga gejolak masyarakat diredam dengan hal tersebut.
ada apa dengan kebijakan ini,... ?
apakah ini benar atau sekedar isu...
kalo memang ini diwajibkan ada sisi baik dan lebih banyak buruknya. "terutama pengelolaan pemasukan dari biaya asuransi masyarakat"
bayangkan untuk biaya rumah sakit kelas 2 angsuran bulanan sekitar 40 ribuan. kelas 3 sekitar 25 ribuan dan kelas 1 diatas 70 ribuan.
bayangkan ada sekitar 250 juta jiwa penduduk di indonesia kalo diwajibkan untuk membayar pajak (asuransi jiwa) berapa pemasukan negara? dan apakah setiap individu mengalami kecelakan?
kemana biaya tersebut dikelola... ? trilunan rupiah menjadi ladang baru korupsi berjamaah bagi pengelola..
ini adalah pembodohan masyarakat
pemerintah seolah telah berusaha untuk memperkaya diri sendiri bukan untuk mensejahterakan.
kewajiban pemerintah adalah mensejhterakan masyarakat dan berlaku adil dalam aturan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45
BPJS hendaknya hanya diberlaukukan sementara didalam perusahaan dimana orang tersebut bekerja, sehingga tidak mewajibkan namun diusahakan masyarakat sadar akan kebutuhan backup kesehatan jiwa dan lainya untuk diasuransikan. sehingga biaya yang dikeluarkan nantinya tidak membengkak dan dapat meringankan biaya.
percakapan yang saya peroleh dari salah satu warga solo terkait jal ini juga mengutarakan kegelisahaan yang sama. apakah kebijakan ini akan bener-benar diberlakukan. kami berharap pemerintah lebih jeli untuk berfikir dan bertindak untuk kebaikan rakyat bukan kepentingan tertentu,
pemerintah hendaknya menegakkan kebijakan wajib pajak yang belum beres, terlebih masih banyaknya celah korupsi dan pengemplang pajak yang lari dari kewajiban, namun setidaknya pemerintah juga mendorong berbagai sektor untuk mendapatkan dana tambahan bagi keuangan dan apbn nasional, baik dari pengelolaan Gas dan minyak bumi, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, membangun sarana prasarana penunjang yang layak baik infrastrukur maupun supra struktur, peningkatan ekpor produk dalam negeri, bidang pariwisata dan lain sebagainya.
namun layaknya anak kecil mendapatkan uang dengan cara yang mudah itulah yang dilakukan pemerintah seolah cara-cara tersebut memang dilakukan, dengan memegang kendali media semua informasi dapat di lebur. sehingga gejolak masyarakat diredam dengan hal tersebut.
No comments:
Post a Comment